Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendorong penguatan kewirausahaan perempuan lewat kolaborasi aktif Koperasi dan UMKM guna membangkitkan kembali perekonomian Indonesia pasca wabah pandemi Covid-19.
Hal ini dibuktikan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kewirausahaan Bagi Kelompok Strategis Perempuan yang digelar di Hotel Primebiz, Cikarang Barat, bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (20/10).
Dalam acara yang dihadiri langsung Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM beserta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju mengatakan, kegiatan seperti ini dapat menjadi titik balik bangkitnya perekonomian Indonesia pasca wabah pandemi Covid-19.
Dirinya meminta peran koperasi wanita dalam pemberdayaan perempuan, khususnya Koperasi Wanita yang ada di Kabupaten Bekasi terus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berdampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, terutama kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia yang turut hadir dan memberikan support secara langsung pada kegiatan ini,” ujar Uju.
Dia menjelaskan, koperasi aktif di Kabupaten Bekasi berjumlah 810 unit. Dari jumlah koperasi yang aktif tersebut, terdapat 12.962 anggota perempuan, sedangkan jumlah Koperasi Wanita (Kopwan) terdapat 10 unit.
“Peran perempuan tidak bisa kita anggap sepele, karena hampir sebagian besar pelaku usaha mikro atau UMKM adalah wanita. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM menyumbang sebesar 97 persen perekonomian nasional,” jelas Uju.
Sekda Kabupaten Bekasi itupun menjabarkan beberapa kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mendorong para pelaku koperasi dan UMKM agar dapat bertahan melewati wabah global Covid-19 ini, seperti melakukan kolaborasi antara Pemerintah dengan UMKM.
“Kita akan melakukan berbagai upaya, seperti pengadaan makanan minuman ataupun kegiatan lain, pembelian masker non medis maupun peralatan operasional kebencanaan, kebijakan penggunaan Batik Bekasi setiap hari Jumat sebagai seragam wajib para ASN. Itu semua akan bekerjasama dengan pelaku usaha mikro dan UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Uju berharap, koperasi-koperasi yang ada khususnya di Kabupaten Bekasi dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat lagi.
Sementara itu, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri PPPA RI dalam sambutannya mengatakan, harus adanya sinergi yang terjalin antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta pemerintah daerah setempat agar semakin dapat memaksimalkan kewirausahaan bagi kelompok wanita.
“Apa yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UMKM itu sejalan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi dengan adanya FGD ini kita berharap para perempuan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang ini dapat menjadi penggerak ekonomi dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” jelasnya.
Selain diikuti oleh anggota koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi, kegiatan ini juga diikuti anggota koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Subang melalui zoom meeting.
Diakhir acara dilakukan juga pemukulan gong sebagai wujud simbolis pembukaan kegiatan FGD yang dilakukan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI didampingi Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. (Adv)
Komentar