Kabarberitasatu.com, BEKASI – Menteri Sosial Tri Rismaharani, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Desa Pantaibakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (22/1/2021), untuk menerima data penduduk presisi, yang telah dilakukan pendataan dengan menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas IPB.
Penyerahan data presisi itu juga turut dihadir oleh Pemerintah Desa Pantaibakti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman, Kepala LPPM IPB Eman Rustiadi, Ketua Tim Data Presisi Sofyan Sjaf, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakapolres Metro Bekasi, Rickson PM. Situmorang, Kadinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin dan Danramil Muaragembong.
Risma sapaan akrabnya mengatakan, program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah,” ujar Risma dalam sambutannya.
Dikatakan perempuan asal Surabaya ini, pendataan harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Serta dapat memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa.
Apalagi, bahwa telah ada dana desa yang membuat desa dapat lebih berkembang, namun menurutnya hal itu saja belum cukup dan harus diperbarui. Perlu data-data yang akurat untuk menjadikan pembangunan di desa juga tepat sasaran.
“Yang terjadi saat ini adalah banyaknya polemik data. Memang tak bisa dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan,” ucapnya.
Terpisah, Rieke Diah Pitaloka saat di konfirmasi, keterlibatan masyarakat sebagai objek data adalah keniscayaan di masa depan. Data desa presisi ini merupakan inovasi yang akan mengakhiri polemik data.
Apalagi, pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan melalui kolaborasi antara IPB dengan Pemerintahan Desa Pantaibakti, serta keterlibatan masyarakat dan perangkat desa.
“Sementara perekaman melalui drone dilakukan selama satu minggu,” ujar perempuan pemeran artis Bajai-Bajuri ini.
Dijelaskan RDP, era revolusi industri 4.0, data menjadi kedaulatan bangsa. Jika seluruh desa bergerak untuk menciptakan data yang presisi, maka ke depan tak bisa dipungkiri Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat.
“Memanfaatkan teknologi, adanya data presisi diharapkan tidak akan ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran. Informasi mengenai jumlah keluarga, jumlah penduduk dan sejenisnya akan benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan. Perencanaan ekonomi lokal juga selaras berdasarkan komoditas,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman mengungkapkan, data presisi yang dihasilkan Universitas IPB, sangat diperlukan bagi pembangunan desa di Kabupaten Bekasi. Sebab inti dari pembangunan adalah data. Dengan data yang lengkap dan akurat, maka pilihan tindak lanjut akan tepat.
“Saya melihat mahasiswa IPB banyak berkiprah dan sangat peduli terhadap pembangunan. Inovasi ini akan kita fasilitasi. Kita kolaborasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah Pemkab ciptakan untuk saling mengisi,” tandasnya. (red)
Komentar