CIKARANG PUSAT – Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menerima kunjungan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk melakukan studi banding mengenai proses penyaluran bantuan sosial masyarakat.
Wakil rakyat Pesisir Selatan Sumbar itu menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Dinsos Kabupaten Bekasi lebih baik karena dapat meminimalisir terjadinya pemotongan oleh oknum di lapangan.
“Kenapa mereka datang ke kita? Kami tidak menyatakan paling bagus atau jelek juga tidak, tetapi mereka para anggota DPRD itu memiliki penilaian tersendiri terhadap kita,” ujar Kasi identifikasi dan penguatan kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Damanhuri pada Jumat (25/02).
Damanhuri menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan dari para wakil rakyat dari Kabupaten oesisir Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menghadirikan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Mereka sebagai ujung tombak di lapangan dilibatkan agar dapat menjawab pertanyaan para anggota DPRD Sesisir Selatan Sumbar itu lebih valid.
“Dan semua teman-teman bisa menjawab karena memang pertanyaannya terkait mengenai pekerjaan sehari-hari yang dilakukan, itu dijawab TKSK, PSM sebagai ujung tombak di lapangan, bagaimana merealisasikan para pemerlu kesejahteraan sosial itu,” jelasnya.
Diantara pertanyaan yang dilontakan yaitu bagaimana para pekerja sosial di Kabupaten Bekasi bisa solid di lapangan dalam penyaluran bantuan. Semua pekerja sosial memiliki tujuan untuk mengentaskan kemisikinan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.
“Mereka juga menanyakan, kok bisa di Kabupaten Bekasi bisa solid dalam penyaluran bansos dan sebagainya? Kami solid karena memang tujuan kami untuk mengentaskan masalah sosial di masyarakat. Dan tadi juga ada statmen dari temen PSM bahwa tidak ada pemotongan bansos dan itu memang tidak boleh,” paparnya.
Tak hanya itu, Damanhuri juga menjelaskan, para anggota Dewan Komisi IV Kabupaten Pesisir Selatan itu juga menanyakan tentang data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Saat ini, jelasnya, ada sebanyak 64 ribu data PBI yang harus diperbaiki karena semua bansos baik PKH, BPT, KIP itu harus berbasis NIK.
“Jadi kalau NIK-nya tidak sama dengan Disdukcapil maka bantuan akan tertunda. Nah bagaiman agar bisa terus mendapatkan Bansos? harus memperbaiki NIK, rilis data penerima BPNT ini harus dipadankan dengan Disdukcapil,” tandasnya.
Komentar