Debat Pilkada Harris Bobihoe dan Tri Adhianto: Satpol PP Humanis, Bekasi Lebih Harmonis

Berita369 Dilihat

JAKARTA – Harris Bobihoe, pasangan dari calon wali kota Tri Adhianto, menyampaikan gagasan strategis mengenai penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bekasi pada debat kandidat terakhir Pilkada Kota Bekasi yang berlangsung Jumat malam(22/11). Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada hak asasi manusia (HAM) dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan Satpol PP.

 

Dalam pernyataannya, Harris Bobihoe menegaskan bahwa reformasi dan penguatan Satpol PP akan menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih aman dan harmonis. ” penguatan sat Pol PP yang Humanis dan berorientasi kepada hak asasi manusia. Penegakan peraturan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami percaya pendekatan ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

 

Harris Bobihoe menambahkan bahwa fungsi Satpol PP tidak hanya sebagai penegak peraturan daerah, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang harus mengedepankan dialog, pemahaman, dan pendekatan non-represif. Ia menyampaikan:

 

“Satpol PP adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, tidak boleh ada tindakan yang mencederai martabat warga. Kami berkomitmen untuk memperkuat kapasitas Satpol PP melalui pelatihan intensif dan penerapan prosedur operasional yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.”

 

Harris juga menegaskan bahwa Satpol PP yang humanis akan menjadi ujung tombak terciptanya harmoni di masyarakat sekaligus menjaga Kota Bekasi tetap tertib, nyaman, dan aman bagi semua warganya. Program penguatan ini akan mencakup pelatihan pelayanan publik, mediasi konflik, dan edukasi hukum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

 

Pernyataan ini sejalan dengan visi besar Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Tri-Harris untuk menciptakan Kota Bekasi yang semakin nyaman dan sejahtera. Pendekatan humanis terhadap penegakan hukum lokal diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjadikan Kota Bekasi sebagai contoh tata kelola pemerintahan yang inklusif dan progresif. (RED)