CIKARANG PUSAT – Pemkab Bekasi bersama dengan DPRD Kabupaten Bekasi menggelar diskusi terkait rencana pengembangan bisnis BUMD miliki pemerintah Kabupaten Bekasi pada Kamis (19/01). Pengembangan bisnis BUMD itu penting agar terus berlanjut seiring dengan semakin menurunnya cadangan gas di kilang Tambun otomatis berdampak menurunnya alokasi gas dari Pertamina.
Ketua Komis I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menyampaikan jika Komisi I sudah rapat dengan Bagian Ekomomi dan Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perihal penguatan BUMD.
“Hari ini kami memang sudah mengagendakan kunjungan ke BBWM untuk menanyakan rencana bisnis BBWM kedepannya sehubungan dengan penurunan alokasi gas dari Pertamina. Prospek BBWM kedepannya agar bisa berjalan, kemampuan dan eksisting kedepannya seperti apa,” ujar Ani Rukmini.
“Ternyata rencana kunjungan kerja kami oleh BBWM disetting jadi Forum Diskusi dengan beberapa OPD Kabupaten Bekasi, baguslah biar ada komunikasi yang baik dan tercipta rasa optimistic,” tambahnya.
Rencana pengembangan bisnis BBWM itu pun mendapatkan sambutan hangat dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah. Dia menilai sangat penting untuk memberikan masukan kedepannya agar BBWM menjadi BUMD yang lebih baik lagi.
“Kita harus menunjukan kepada masyarakat Bekasi, untuk bekerja sebaik mungkin, optimis dan memberikan motivasi terhadap BBWM kedepannya agar lebih baik, semua pihak termasuk Komisi I, dapat memberikan masukan agar kedepannya menjadi lebih baik. Kegiatan forum diskusi sangat saya apresiasi,” katanya.
Sementara itu, Komisaris BBWM Herman Hanapi menyampaikan BBWM memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD Kabupaten Bekasi. Masukan PAD tersebut merupakan prestasi yang cukup bagus. Dalam kondisi terus menurunnya pasokan gas, kedepannya diharapkan pengelolaan sampah bisa menjadi opsi tambahan. Sudah saatnya beralih ke usaha lain.
Dia juga menilai ada beberapa peluang usah yang bisa digeluti BBWM. Misalnya saja, pengelolaan sampah di TPA Burangkeng dimana ada penambahan lahan sekitar lima hektar dan itu bisa menjadi peluang binis baru bagi BBWM.
“Ya kalau kelola Migas kan nanti juga akan habis, bahkan dulu pernah kelola tiga produk sekarang BBWM hanya satu produk saja,” katanya.
Direktur Utama BBWM, Prananto Sukodjatmoko menjelaskan mengenai sejarah BBWM. Kerja sama BBWM dengan Odira yang hanya 10 tahun dijelaskan karena menurut feasibility study di tahun 2004 yang menyatakan pasokan gas akan turun di tahun 2016.
Penjelasan mengenai diagram setoran PAD berbanding lurus dengan alokasi Gas Pertamina EP, setoran PAD besar ketika alokasi gas besar tapi ketika alokasi gas sedikit otomatis setoran PAD juga kecil. Direksi meminta arahan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk berdiskusi terkait apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, agar bisa berjalan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi Hudaya menjelaskan terkait potensi aset yang bisa dikembangkan. Ada 16 lokasi aset Pemkab yang ada di Kota Bekasi, permasalahan yang dihadapi adalah RDTR beberapa aset telah dirubah oleh Pemerintah Kota Bekasi menjadi ruang terbuka hijau (RTH) sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk kerjasama komersil.
“Sudah seharusnya Pemkab akan memprioritas kerjasama dengan BBWM. BPKAD akan berkoordinasi dengan BBWM kedepannya,” katanya.
Tak ketinggalan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Jamil menyatakan kolaborasi dengan Komisaris dan BPKAD Kabupaten Bekasi, diharapakan akan ada titik temu regulasinya untuk pengembangan usaha BBWM kedepannya.
“Penyertaan modal bukan hanya bentuk uang juga bisa berbentuk asset daerah. Kita akan dukung agar peraturan dipermudah oleh Pemerintah Daerah, supaya BBWM bisa maju kedepannya. Saat ini sudah dibentuk Tim Penataan Aset di DPRD Kab Bekasi,” tandasnya. (Adh)
