KBS |JAKARTA – Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mengeluarkan ultimatum terkait gelar Bapak Reformasi yang disematkan kepada Amien Rais.
“Mempertanyakan kepada Amien Rais, ketika anda disebut sebagai Tokoh Reformasi, siapa yang memberi label tokoh tersebut kepada anda?” Ungkap Benny di acara Pengukuhan Pengurus Barikade 98, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/5/21).
Benny mengutarakan, saat aktivis 98 berjuang menumbangkan rezim Orde Baru dan Presiden Soeharto, tidak pernah merasa bahwa Amien Rais bersama-sama dengan perjuangan aktivis 98 saat itu.
“Lebih tepat kami mengatakan bahwa Amien Rais adalah tokoh penumpang gelap dari gerakan reformasi itu sendiri,” ucapnya.
Beliau melanjutkan, Amien Rais tidak pernah menjadi bagian dari gerakan 98. Bahwa Amien pernah muncul tanpa diundang ketika mahasiswa saat itu melakukan pendudukan DPR, dan pernah terlibat dalam pertemuan dengan kelompoknya, dan bukan kegiatan mahasiswa, itu adalah urusan Amien Rais sendiri.
Ultimatum berikutnya menyangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan lembaga itu dari kelompok radikal kanan yang intoleran dan membawa ideologi transnasional.
“Barikade 98 memberikan dukungan penuh kepada KPK dan pemerintah untuk membersihkan kelompok kanan dari institusi pemerintahan dan lembaga-lembaga politik, tetapi juga membersihkan kelompok kelompok kanan dari internal KPK itu,” katanya.
Siapapun di negara ini, negara Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki ideologi Pancasila, maka tidak boleh ada satupun yang ada di institusi kelembagaan Negara, Pemerintahan, BUMN, bahkan KPK, orang-orang yang jelas-jelas secara ideologi berseberangan dengan Pancasila, tidak memiliki kecintaan kepada tanah air.
“Nah jika mereka ada di dalam, otomatis mereka tidak bekerja untuk merah putih tetapi bekerja bagi kepentingan proxy internasional,” terangnya.
“Sekali lagi, Barikade 98 memberikan dukungan penuh bersihkan KPK, lembaga-lembaga Negara, Pemerintahan, BUMN tdari kelompok-kelompok kanan yang selama ini saya katakan mereka cukup munafik mengatakan demokrasi thogut tapi mereka bekerja di lembaga pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi,” jelasnya.
Benny menekankan, para ansir kanan ini anti Pancasila, tapi mereka justru mencari makan hidup dan digaji dari pekerjaan mereka yang berada di lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki ideologi Pancasila.
“Jadi kita memberikan dukungan penuh atas itu. Tanggal 24 kita akan ke KPK memberikan dukungan,” ungkapnya.
Benny juga mengkritik pimpinan KPK seblumnya yang seolah-olah memiliki banyak prestasi tapi tidak mampu menyentuh dan menyeret aktor-aktor utama kasus korupsi BLBI, kasus Hambalang dan juga kasus Century.
“Sehingga benar kami menduga ada praktek penegakan hukum yang dilakukan tebang pilih KPK masa lalu,” ujarnya.
“Inilah yang kita warning kepada KPK saat ini jangan lagi tebang pilih, buktikan bahwa KPK benar-benar independen tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan modal kapital atau kelompok kapitalis atau kekuatan politik lainnya,” paparnya.
(Firdaus)
Komentar