BANDUNG – Pasca terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, posisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) akan diisi Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini. Sosok tersebut dinilai layak karena pergaulannya yang sangat luas dan bisa membuat KSP lebih dinamis sehingga menjaga hubungan Presiden Jokowi dengan berbagai pihak.
“Kami mendukung Helmy Faisal menjadi Kepala KSP menggantikan Moeldoko,” kata Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) H.M. Fauzan Rachman, S.E kepada wartawan di Bandung, Rabu (10/03/2021).
Selain LSM GMBI, kata Fauzan, aktivis lintas generasi lainnya juga menyampaikan dukungan senada terhadap Helmy Faisal.
“Ya, selain LSM GMBI, aktivis lintas generasi yang mendukung Helmy Faisal menjadi Kepala KSP yakni Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, Gerakan Bhinneka Nusantara, Presidium Pergerakan Garut, Majelis Saiful Akbar, Gerakan Pemuda Marhaen, Kongres Relawan Jokowi, Lembaga Memantau Kebijakan dan Publik Bandung,” kata Fauzan.
Pilihan terhadap Helmy Faisal untuk menggantikan Moeldoko, juga dikarenakan kelakuan mantan Panglima TNI itu telah membuat gaduh di saat Presiden Jokowi tengah berupaya mengatasi wabah pandemi Covid-19 dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.
“Moeldoko layak diganti karena telah mencoreng Presiden Jokowi dengan melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat,” tegasnya.
Hal serupa disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda kepada wartawan, baru-baru ini.
Anto menilai Sekjen PBNU itu sudah berpengalaman dalam bidang birokrasi.
“Helmy Faisal pernah menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ini modal yang sangat bagus Helmy menjadi Kepala KSP,” jelas Anto.
Menurutnya, Helmy Faisal merupakan sosok yang diterima semua pihak.
“Pergaulan Helmy Faisal yang sangat luas bisa membuat KSP lebih dinamis dan menjaga hubungan Jokowi dengan berbagai pihak,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Helmy pada beberapa dasawarsa sebelumnya tampak serius menyoroti beberapa persoalan radikalisme dan terorisme yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang benar.
Sekjen PBNU itu juga sering menyinggung soal penyebaran serta hoaks di era teknologi informasi dan media sosial saat ini.
Mantan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal itu menilai pemerintah belum berhasil membangun kontra narasi terhadap hoaks, radikalisme, dan terorisme.
Adapun soal ekonomi, Helmy beberapa kali menyinggung disparitas yang terjadi di mana satu persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 40 persen aset negara. (***)
Komentar